PEMETAAN POTENSI DESA PEKAULANG KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Sari
Pengabdian ini bertujuan untuk menyusun dokumen potensi Desa Pekaulang kecamatan Maba kabupaten Halmahera Timur. Tujuan khusus dari pengabdian ini adalah memetakan potensi desa, memilih jenis usaha desa, menyusun studi kelayakan desa dan membuat rencana investasi desa. Tujuan umum dari pengabdian masyarakat ini adalah Ikut serta dalam mensukseskan desa dalam mewujudkan amanat UU No.6 tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraaan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Sehingga diharapkan program kemitraan masyarakat (PKM) ini dapat meningkatkan kontribusi Universitas Khairun dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Dan hal ini pun menjadi resolusi tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Halmahera Timur dimasa mendatang.
Teks Lengkap:
ArtikelReferensi
Kessa. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinngal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol 6 No. 1. Medan.
Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. Jurnal. Purwokerto.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia.2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember.
Santoso.2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis. Surakarta.
Sanusi. 2005. Beberapa Uji Validitas dan reliabilitas pada Instrumen Penelitian. Medan.
Syachbrani. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tesis. Yogyakarta.
Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.