PENDAMPINGAN PENGUATAN BISNIS BUMDes DI KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Herman Darwis, zainuddin zainuddin

Sari


Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat memberikan penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; serta penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes. Desa di kecamatan Oba Utara menjadi mitra strategis dalam kegiatan ini, Pemerintah Desa dalam mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes

Kata kunci: BUMDes, Pendirian, Penguatan, Pengembangan


Teks Lengkap:

Artikel

Referensi


Kessa. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol 6 No. 1. Medan.

Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. Jurnal. Purwokwrto.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Republik Indonesia. 2016. PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia.2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan KabupatenSitubondoTahun 2014. Skripsi. Jember.

Santoso.2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis. Surakarta.

Sanusi. 2005. Beberapa Uji Validitas dan reliabilitas pada InstrumenPenelitian. Medan.

Syachbrani. 2012. Akuntansi dan AkuntabilitasPemerintahDesa. Tesis. Yogyakarta.

Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.