Sultan Tidore Zainal Abidin Alting: Dari Konperensi Denpasar Hingga Menjadi Gubernur Pertama Papua 1946-1956

Sari

Hubungan antara  Maluku (Ternate, Bacan dan lebih khususnya lagi Tidore) dengan Papua sudah terjalin jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hubungan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan bukan hanya dibuktikan dengan sumber-sumber tertulis. Bahkan cerita-cerita rakyat yang berasal dari Maluku  (Kronik Tidore dan Bacan) dan Papua (Kronik Biak) mengkisahkan ikatan persaudaraan itu. Maka tidaklah mengherangkan jika ikatan persaudaraan yang akrab antara kedua daerah yang telah berabad-abad menjadi ingatan kolektif tersebut sengaja di hilangkan oleh Kolonial Belanda dengan memisahkan Tidore dengan Papua dalam konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946, menimbulkan protes dari Sultan Tidore ke 34 Zainal Abidin Alting.

Konferensi Denpasar yang diprakarsai oleh H.J. van Mook merupakan upaya Belanda mendirikan negara–negara bagian dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Persetujuan Lingarjati. Dalam konferensi ini dibentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) meliputi;  wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku.

 Perjuangan Zainal Abidin Alting  dalam memperjuangkan pembebasan Papua (saat itu Irian Barat)  bukan hanya semata-mata motivasi politik dan historis melaingkan sebagai tangungjawab seorang pemimpin untuk berjuang membebaskan rakyatnya (Papua) yang dibelenggu oleh penjajah Belanda. Maka pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno membentuk  Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu Tidore, dan melantik  Zainal Abidin Alting pada 23 September 1956 sebagai  gubernur pertama Papua. Salah satu pasal keputusan Presiden tanggal 16 Agustus 1956  mengatakan pemerintah provinsi bertugas membantu pemerintah pusat dalam perjuangan mengembalikan daerah tersebut dalam kekuasaan de fakto Republik Indonesia.  Akhirnya melalui perjuangan TRIKORA dan  atas kesedian rakyat Papua untuk memilih bergabung dengan Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapar Rakyat (PEPERA) tahun 1969 ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Kata Kunci: Zainal Abidin Alting, Sejarah Politik, dan Papua