KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TONGKE TONGKE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI

Muh. Rizal Suyuti, Maya Kasmita

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan Kawasan mangrove Tongk-tongke yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan taraf penghidupan dari masyarakat di sekitarnya. Metode penbelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian penunjukkan bahwa kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Tongke-tongke belum optimal dilakukan oleh pemerintah setempat karena masih adanya kesenjangan dalam pengelolaan kawasan tersebut seperti minimnya pelibatan UMKM, belm optimalnnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut, walaupun sudah ada kerjasama namun kerjasama itu belum melibatkan pihak lain sehingga berdampak pada masih lambatnya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan dan kerjasama bukan hanya Pemerintah dan Masyarakat tapi juga pihak lain seperti pihak swasta, organisasi yang peduli terhadap kawasan pesisir pantai dan organisasi lainnya adalah dengan menetapkan Kawasan tersebut sebagai lahan konservasi untuk melindungi Kawasan tersebut dari eksploitasi dan kerusakan yang berlebihan. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan dan bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan kawasan tongke tongke kepada seluruh masyarakat setempat.


Kata Kunci


Policy; Tourism Area; Economy

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Basri, H. (2020). Pengelolaan , Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. VIII (November), 1–27.

Bengen, D. (2004). Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, IPB: Bogor.

Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., dan Sitepu, M. . (2001). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Dahuri, R. (2001a). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf

Dahuri, R. (2001b). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171., XVII.

Dahuri, R. (2003). Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan. Jakarta: Binacipta, 70.

Djojohadikusumo, S. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Fauzi, I., & Rauf, A. (2021). Kajian Perubahan Garis Pantai Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Di Wilayah Pesisir Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai (The Study of Coastal Change by Using Remote Sensing Technology in the Coastal Area of East Sinjai Sub-District Sinj. 4(1), 36–47.

Hajrah, A. (2016). Pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan kawasan pesisir di kecamatan galesong selatan kabupaten takalar. [Skripsi].

Koentjaraningrat. (1993). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 29.

Koentjaraningrat. (1997). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.

Mohamad Soerjani, D. (1987). Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Jakarta: UI Press, 13.

Moleong, L. . (2010). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nikijuluw. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Bogor: Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan PKSPL.

Poernomosidhi. (2007). Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana. Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana, Materi Seminar Nasional: Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana. Bandung.

Purwanto, Y. (2000). Kawasan Pesisir : 117–134.

Rochimin Dahuri, dkk. (1996). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta.

Samad, M. S. dan B. (1993). Manusia dalam Keserasian Lingkungan. Jakarta: UI Press, 2.

Suryadi. (2015). Pengelolaan Lahan Pesisir Pantai Dusun Batulawang Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa skripsi. [Skripsi] Univeritas Negeri Semarang, xiv,70. http://lib.unnes.ac.id/20672/1/7101410037-s.pdf

Suryani, A. S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 10(2), 171–187.

Tjiptabudy, J. (2013). Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. Ambon: Jurnal Universitas Pattimura.

Tongke-togke, pemerintah desa. (n.d.). Profil desa tongke-tongke.

Witomo, C. M. (2019). Pengelolaan wilayah pesisir dengan pendekatan instrumen ekonomi: Sebuah review teori dan peluang aplikasi. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 5(1), 39–52.

Wiyana. (2004). Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T). Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Thaha, H., & Ilyas, M. (2018). Perilaku Beragama dan Etos Kerja Masyarakat Pesisir di Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Palita: Journal of Social Religion Research, 1(1), 1-16.

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau

Daga, R., Maddatuang, B., & Wahyuni, R. (2021). Faktor–Faktor Penghambat Penggunaan E-Commerce pada Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar. YUME: Journal of Management, 3(3), 115-127.

Ambo Tuwo. (2011). Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Brilian Internasional, Surabaya.

Najiyati , S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands Internasional -Indonesia Programme dan Wildlife.

Witarsa. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Pontianak. Jurnal Economia, 26-46.

I Gusti Ayu Yogi Iswari, Luh Indrayani, Kadek Rai Suwena (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya; Jurnal Pendidikan Ekonomi




DOI: https://doi.org/10.33387/humano.v15i2.9261

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journal NameHUMANO: Jurnal Penelitian
Print ISSN1978-6115
Elektronik ISSN2597-9213
PublisherLembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun
AddressJalan Yusuf Abdurrahman Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi, 97722 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara
CountryIndonesia
Emailhumano@unkhair.ac.id / humanounkhair@gmail.com 
URLhttps://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano/index
DOIhttp://doi.org/10.33387/humano

Flag Counter

Statistik Pengunjung

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.