EVALUASI PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH : (Studi Kasus di Kabupaten Halmahera Selatan)
Sari
Tujuan penelitian ini adalah menganaalisis apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Alokasi Anggaran Belanja 2019-2023 telah memenuhi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda. Hasil analisi menemukan fungsi alokasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai fungsi alokasi bertujuan mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui fungsi alokasi APBD mempertegas peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan baik. Fungsi
distribusi terbukti memiliki hubungan positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Artinya melalui fungsi distribusi, mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti memberikan manfaat kepada semua pihak. Fungsi Stabilisasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Stabilisasi dasarnya menyangkut dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi, dan terbukti biejalan dengan sangat baik.
Kata Kunci : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi APBD
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Atika, A. (2019). Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. 160–178.
Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta.
Budi Yanti. (2018). analisis pengaruh anggaran belanja dan realisasi anggaran
terhadap evaluasi anggaran belanja di balai taman nasional siberuT.
, 112–115.
Chelsea Pangalila (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan
di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
Elsera (2022). Identifikasi Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Dinas
Kesehatan Provinsi Riau.
Fitrianingrum, D. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016. 1–66.
Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan
Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapattan dan Belanja
Negara/Daerah). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hansen (2012). Manajemen Keuangan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hendrawan (2019). Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.
Herry Sutami. (2016). evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan alokasi anggaran belanja daerah: studi kasus pada
pemerintah kota singkawanG. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Tanjungpura, 1–23.
Mardiasmo (2015). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
Muliyadi. (2015). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran
Kinerja, pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, Magister
Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Kutai.
Salbiah dan Ridha Rizky (2012). Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja
Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.
Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran
- 2016. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2),
–188. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494
Solehudin, M. (2019). Serapan Anggaran SKPD Pemkot Bandung Rendah, Ada
yang Baru 27 Persen. News.Detik.Com.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15 , No. 1. April 2024
p-ISSN:2354-581X
doi.XXXX
Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15, No. 1. | 23
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d4771587/serapan-
anggaran-skpd-pemkot-bandung-rendah-ada-yang-baru-27- persen
Teuku Rully Hendrawan. (2018). Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil. Pemutusan Hubungan Kerja, 1, 1–12.
Welhelmina (2012). Evaluasi proses penyusunan dan alokasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah daerah
Kabupaten Kupang.
Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala,
(1), 61–74.
DOI: https://doi.org/10.60201/jepa.v15i1.8418
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Pembangunan