Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan)

Abstract

Dengan di undangkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang untuk peningkatan demokrasi dengan memperhatikan adanya pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tugas pokok dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Efektifitas penegakan pelangaran administrasi oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan (m) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, belum maksimal dalam memberikan keputusan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian Kayoa yang telah memenuhi unsur formil maupun materil dalam pemeriksaan Persidangan Pelanggaran Administrasi. Selain itu, Faktor yang mempengaruhi penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum serentak Anggota DPRD oleh BAWASLU Halmahera Selatan tahun 2019 yaitu jumlah personil dan sarana fasilitas penunjang dalam pemeriksaan persidangan tidak memadai, antara tugas dengan dana operasional tidak sebanding dalam penganan kasus pelanggaran Administrasi.