ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Anis Ari Wibowo (2017) Peran Hukum Dalam Membentuk Karakter Pancasilais Melalui Sarana Pendidikan Kewarganegaraa. Jurnal JOM Untidar
Desman Diri Satriawan (2021) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal ESENSI HUKUM, Vol.3 No.2
Fernando Dacosta, Acasio Fernandes, dll (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Di Pasar Manleuana Kota Dili Timor Leste Berdasarkan Decretio-Lei 26/2012. Ganesha Law Review, Volume 6 Issue 1
Helmi (2011) Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1
H.M. Erham Amin (2015) Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2
Hasaziduhu Moho (2019) Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi : 59
Indasah strada (2020) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Yogyakarta
Kirana Raissa Hamdani, Christian Andersen (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. Unes Law Review Vol. 6, No. 3
Lidya Suryani Widayati (2015) Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015
Mohamad Teja (2015) Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983
Muhammad Adam HR (2017) Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal JISH Vol 3
Nikita Dea Angelina, Putri Agustin, dll (2022) Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 03
Novita Eka Utami (2023) Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 8
R.M Gatot P.Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, 1996,
Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
Samsul Hidayat (2021) Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Shira Than (2017) Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Warta Edisi : 51
Serlika Aprita, Hasanal Mulkan,dll (2024) Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No.1
Syafruddin Makmur (2015) Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i. Vol. II No. 2
Surohmat (2023) Mafia Hukum Dalam Perspektif Keberlangsungan Dan Penegakkan Hukum. Al-Qisth Law Review Vol 7 No. 1
Soerjono Soekanto,.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Raja Grafindo, 2008
Trias Nugraha (2024) Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental LawVol. 1 Nomor 01.2024
Zudan Arif Fakrulloh, ”Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ingkungan Hidup.
http://fafageo.blogspot.com/2010/10/macam-macam-bahan-tambang_24.html, Fajar Tri Kuncoro, Macam – Macam Bahan Tambang, 5 Januari 2017
DOI: https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9137
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024
Khairun Law Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Editorial Official :
Jusuf Abdulrahman, Campus II, Gambesi, Ternate City, North Maluku Indonesia.
Klj@unkhair.ac.id, WhatsApp: +6281343974566
SUPPORTED BY