Implementasi Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Halamahera Selatan

Faradilla Wali, Irham Rosyidi, Abdul Aziz Hakim

Sari


The implementation of education law politics is the hope of the legal policy of state administration which determines the direction of goals and objectives to be achieved in a field of education, and is contained in the constitution and state legislation. The 1945 Constitution and statutory regulations have clearly outlined the politics of national law on the policy and direction of education in Indonesia. Whereas the vision and mission of the national education system has not been maximally implemented in South Halmahera Regency due to the lack or lack of budget to support the quality of school facilities and infrastructure and the lack of professional quality teachers.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010.

Boko, Tesis dengan judul, Peran Komite Dalam Penyelenggara Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Gurabati Kota Tidore Kepulauan, Universitas Niegeri Yogyakarta, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, Bandung, Mizan, 2009, hlm. 246

Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Glosarium, Pengertian Politik Hokum Para Ahli ( Tesis Hukum ), 2014.

Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Ivo dwi Putri, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan, Kompasiana 2015.

Marzuki, Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17. No. 2 Oktober, 2012.

Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

------------------------, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, Bandung, Rosdakarya, 2008.

Marliyani. 2005, Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten

Taggamus.digilib.unila.ac.id/24447/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN., akses 03 Oktober 2018

Mia Kusuma Fitriana. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 2015. Jurnal Online Universitas Indonesia: Legislasi Indonesia, akses 22 November 2018.

Padmo Wahyono. academia.edu/Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, akses 20 Februari 2018.

------------------,Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.,1986.

------------------,Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Santoso S. Hamijoyo, Kesiapan Masyarakat dalam Mendudkung Implementasi, Tahun 2002.

Ubedilah Badrun. Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif

Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Peresada, 2004.

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif, Bandung 2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional,

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

https//: www.Tesis Politik Hukum dan Pendidikan Nasional (Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional, akses 23 November 2018.

https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf.,dikutip tanggal 22 Mei 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Halmahera_Selatan. dikutip tanggal 12


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.