FAKTOR DOMINAN PENYEBAB PEMBOROSAN MATERIAL PADA PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN PERSEPSI KONTRAKTOR DI KOTA TERNATE
Sari
Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan konstruksi adalah ketidakefisienan dan pemborosan (waste). Salah satu bentuk pemborosan adalah pemborosan material. Pemborosan material lebih banyak terjadi pada industri konstruksi dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Pekerjaan-pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi pada umumnya terjadi pemborosan akibat material sisa, terbuang, dan tidak terpakai sesuai rencana. Pemborosan yang terjadi dapat berpengaruh sangat buruk terhadap biaya dan perkembangan konstruksi apabila kurang terkendali. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian mengenai faktor dominan penyebab pemborosan material yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi di Kota Ternate, sehingga pemborosan material yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pemborosan material yang dominan pada proyek konstruksi di kota Ternate. Melalui gambaran tersebut dapat teridentifikasi faktor penting penyebab pemborosan material pada proyek konstruksi yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan prioritas dalam upaya penanganan pemborosan material dari pelaksana konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemborosan material yang dominan pada proyek konstruksi di kota Ternate adalah penumpukan material di lokasi dengan nilai mean 2,04. Penumpukan material di lokasi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tentunya akan menyebabkan adanya sisa material atau bahan mentah yang tidak dapat dipergunakan. Penumpukan material sendiri sudah tentu akan berakibat pada biaya pelaksanaan proyek.
Teks Lengkap:
PDFDOI: https://doi.org/10.33387/sipilsains.v10i2.2367
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Editorial Office :
Fakultas Teknik. Universitas Khairun | Jl. Jusuf Abdulrahman Kotak Pos 53 Gambesi, Kota Ternate, Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.