PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Sari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen organisasi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Ternate dan Anggota DPRD Halmahera Selatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan. Kedua, komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketiga, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Keempat, partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan kelima, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Kata kunci : Pengetahuan tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, APBD, Komimen Organisasi,
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Assagaf, Abubakar. 2015. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Terhadap Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Dprd Kota Ternate Dan DPRD Kota Tidore Kepulauan). Jurnal. Program Pascasarjana. Ternate: Universitas Khairun.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Darma dan Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi, Juni 2012, Vol. 4 N0.1.
Dewi, Indah Mustika. 2011. Analisis Factor- Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Ponegoro.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota Di Provinsi Sumatra Barat). Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang. LGSP-USAID. 2007. Musrembang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatif. http://www.lgsp.or.id/
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Management
Keuangan Daerah.Jogjakarta: Andi.
Mardiasmo. 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik.Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
Mayasari, Rosalina pebrica. 2012. Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Palembang: Universitas Tridinanti Tanggerang Selatan.
Nunnaly, 1967, Psychometric Theory, McGraw- Hill, New York.
Permatasari, D. D. 2015. Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota Dewan DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-
. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
Pranomo, Agus H. 2002. Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis. Program Pascasarjana. Malang: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Tidak di Publikasikan.
Prayoga, Y. Z, dan Muhmmad, E. 2013. Pengaruh PengetahuanTentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat,
Transparansi Kebijakan Publik Sebagai
Pemoderating. Simposium Nasional
Akuntansi XVI. Manado.
Pramita, D. Y., dan Ardiyani, L. 2010.
Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Magelang.
Saputro, A. D. 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris di DPRD Kabupaten Boyolali). Jurnal. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sopanah. 2003. Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntans VI, hlm.1160-1174.
Sopanah. 2002. Pengaruh PartsipasiMasyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, Dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Utami, Kurnia dan Efrizal Sofyan. 2013.
Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol.1, No.1
Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Dan PRD Provinsi Jawa Tengah) Jurnal. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
Werimon, Ghozali, Nazir. 2007. Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, sebagai pemoderating hubungan pengetahuan anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi Makassar.
Yuhertina, Indrawati. 2010. Agent theory Dalam
Proses Perencanaan. Jurnal.
DOI: https://doi.org/10.33387/jtrans.v7i1.5856
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.