Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana dan Upaya Kedepan)

Iwa Kustiwa, Supriyadi A Arief

Sari


Proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan di Afrika Selatan memiliki kesamaan, yakni dilakukan oleh suatu lembaga yang sama. Akan tetapi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR (Truth and Reconcilliation Commission) di Afrika Selatan lebih terlihat perannya dibandingkan KKR yang dibentuk di Indonesia. Terlebih lagi setelah adanya putusan MK yang membubarkan KKR di Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk menguraikan persoalan kelembagaan antara KKR di Indonesia dan Afrika Selatan, serta merumuskan kembali langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Inonesia kedepannya. Dalam praktiknya, Pelaksanaan tugas KKR melalui tugas, fungsi, peraturan yang jelas, serta peran tokoh-tokoh nasional akan turut menunjang keberhasilan kinerja KKR dalam penyelesaian HAM sebagaimana dipraktekkan oleh KKR di Afrika Selatan. adanya ruang yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar proses penyelesaian pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui proses rekonsiliasi harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia secara cepat dan tepat.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Janedri M.Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Ifdhal Kasim, Briefing Paper Series Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

Agus Budiman, “Politik Apartheid di Afrika Selatanâ€, Jurnal Artefak, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

Brandon Hamber, “Ere Their Story Die: Truth and Justice Reconsiliation in South Africaâ€, dalam Jurnal Race and Class, Institut Race Relations, Vol.4 (1). Lihat http://www.brandonhamber.com/publicationsJournal%20Hamber%20 Race%20 and%20Class.pdf.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusiaâ€, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.3, Tahun 2016.

Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusiâ€, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No.1, Maret 2014

Firdiansyah, “Peran dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Laluâ€, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol. XIII. Tahun 2016

Mark Freeman & Priscillia B. Hayner, The Truth Commission of South Africa and

Guatemala International Center for Transitional Justice. Lihat http://www.idea.int/publications/reconciliation/upload/reconciliation_chap08cs-safrica.pdf.

Victory Pradhitama, “Menggali Keadilan untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatanâ€, Jurnal Studi Hubungan Internasional, Vol. 1, No.1, Tahun 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Sumber Lain

Febriana Firdaus, Lima Kasus Besar Pelanggaran HAM di Indonesia, https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-lima-kasus-besar-pelanggaran-ham-di-indonesia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Luky Setyarini, Apartheid di Afrika Selatan-Dunia Hitam-Putih, https://www.dw.com/id/apartheid-di-afrika-selatan-dunia-hitamputih/a 5239303.

Rakaryan Sukarjaputra, Konflik dan Pelanggaran HAM Catatan Kelam 20 tahun Reformasi, https://nasional.kompas.com/jeo/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi

Rifa Nadia Nurfuadah, HISTORIPEDIA: Jalan Panjang Akhiri Apartheid Di Afsel, dari Resolusi PBB hingga Kepresidenan Nelson Mandela, https://news.okezone.com/read/2017/11/05/18/1808668/historipedia-jalan-panjang-akhiri-apartheid-di-afsel-dari-resolusi-pbb-hingga-kepresidenan-nelson-mandela

Rifai Shodiq Fathoni, Politik Apartheid di Afrika Selatan 1948-1994 M, https://wawasansejarah.com/politik-apartheid-di-afrika-selatan/

Ringkasan Eksekutif, Laporan Penyelidikan Pelanggaran Ham Yang Berat, Jakarta : Komnas HAM.

Tim Monitoring dan Dokumentasi SETARA Institute, Data Pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia, http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf.




DOI: https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2732

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License

de Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Editorial Official :

De Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Faculty of Law, Khairun University.
Jusuf Abdulrahman, Campus II, Gambesi, Ternate City, North Maluku Indonesia.
dejure.hukum@unkhair.ac.id, WhatsApp: +6281343974566