PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAM KAUM DIFABEL
Abstract
Decent work and livelihoods for humanity are part of human rights for everyone, including people with disabilities, so the 1945 Constitution provides guarantees and legal protection for their implementation. The problem is the discriminatory attitude towards persons with disabilities and the low level of education of persons with disabilities as a gap between people with disabilities and non-disabled workers. The absence of exact data related to the number of workers with disabilities both in the private sector and non-private sectors (PNS, BUMN and BUMD) raises its own problems in the protection of persons with disabilities. The quota of minimum requirement is 2 percent as a mandatory for the government, local government, BUMN, and BUMD and 1 percent for private companies from the number of employees or workers in the Disability Act is apparently not enough to provide protection for people with disabilities. This research is a normative legal research to examine the laws and regulations in order to obtain justice for persons with disabilities. This becomes very important as a form of government commitment through supervision and improvement of policies becomes very important so that persons with disabilities get decent work and livelihoods.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021. “Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundangundangan”. Jakarta : Balitbang Hukum dan HAM.
Cahyu. “Kemnaker Apresiasi 10 Perusahaan Pemberi Kerja Penyandang Disabilitas”, https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10- perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas.
Hamidi, Jazim. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, JH Ius Quia Iustum. Volume 23, Issue 4, Oktober.
Hastuti, dkk., Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019.
Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho. 2019. “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara”. Jurnal Mimbar Keadilan. Volume 12 Nomor 1, Februari.
Kustiani (Ed.), Rini “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2022. Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
M.D., Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
Muhtaj, Majda El. 2019. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi. (Direktorat jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019).
Tim LPEM FEB Universitas Indonesia. 2017. Lembar Fakta : Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesi (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia), Jakarta : LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021.
Trimaya, Arista. 2020. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember.
Utami, Risnawati. 2021. “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”. Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.
DOI: https://doi.org/10.33387/klj.v7i2.7384
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024
Khairun Law Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Editorial Official :
Jusuf Abdulrahman, Campus II, Gambesi, Ternate City, North Maluku Indonesia.
Klj@unkhair.ac.id, WhatsApp: +6281343974566
SUPPORTED BY