UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Abstract

Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.