PERANAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DALAM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Abstract
Manajemen Pengetahuan dapat dikategorikan sebagai faktor prinsipil dalam Organisasi Pemerintahan dikarenakan memegang pengaruh langsung dalam menciptakan perubahan dalam hal perkembangan dan penggunaan teknologi dan informasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini knowledge atau pengetahuan merupakan sumber daya yang harus dianggap penting bagi organisasi. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya manajemen pengetahuan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didalamnya terdapat domain baru yaitu Domain Manajemen SPBE. Manajemen Pengetahuan menjadi salah satu indikator yang dievaluasi dengan adanya indikator 26 dengan fokus terhadap manajemen pengetahuan organisasi.  Setiap Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memahami  manajemen pengetahuan dan faktor-faktor  dalam Manajemen Pengetahuan seperti jenis pengetahuan, berbagi pengetahuan, model konversi pengetahuan, faktor penunjang dan hambatan dalam implementasi dalam penerapan Manajemen pengetahuan. Evaluasi diperlukan untuk menjaga standar penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai peningkatan proses transformasi e-government di Indonesia.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,†Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indones., p. 110, 2020.
M. Silalahi, D. Napitupulu, and G. Patria, “Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia,†Teknol. Inf. dan Komun., vol. 1, no. 1, pp. 10–16, 2015, [Online]. Available: http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188
Peraturan Menteri PANRB, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,†Pemerintah Indones., vol. 5, no. 154, pp. 1–476, 2018.
Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020,†Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2020.
D. Setiawan Putra, S. Selo, and S. Fauziati, “Evaluasi Domain Manajemen Spbe Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020,†JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer), vol. 5, no. 1, pp. 54–61, 2022, doi: 10.33387/jiko.v5i1.4265.
Sangkala, Knowledge Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
T. H. Davenport, Working Knowledge: How Organizations Manage what They Know. Department of Management Information School of Management Laurence Prusak, 1998.
H. Nonaka, I. and Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. 1995. doi: 10.4135/9781446288078.n21.
S. DiMattia and N. Oder, Library Journal. No 5 November1997.
K. M. Wiig, “Introducing KM into the Enterprise,†No. 6 January 1999.
O’Brien; Marakas;, Management System Information. New York: McGraw Hil, 2010.
H. Setiarso, Bambang. Harjanto, Nazir Triyono. Subagyo, “Penerapan Knowledge Management pada Organisasi,†J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
T. Zhang, “Application of knowledge management in public administration,†ICENT 2010 - 2010 Int. Conf. Educ. Netw. Technol., no. Icent, pp. 572–575, 2010, doi: 10.1109/ICENT.2010.5532103.
J. Biggam, “Defining knowledge: An epistemological foundation for knowledge management,†Proc. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci., vol. 00, no. c, p. 198, 2001, doi: 10.1109/HICSS.2001.927102.
Yuliazmi, “Penerapan Knowledge Management pada Perusahaan,†Universitas Budi Luhur, 2005.
DOI: https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5284
Refbacks
- There are currently no refbacks.